Kota Cerdas (Harus) Berkelanjutan

Oleh Nirwono Joga *) Banjir yang melanda Kota Bandung, Bekasi, Tangerang, dan kota/ kabupaten lainnya di Indonesia menunjukkan ada yang salah dalam pembangunan kota kita yang cenderung mengabaikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup. Padahal, kota-kota tersebut tengah gencar menyosialisasikan diri sebagai kota cerdas. Kota cerdas kok banjir? Kota cerdas seharusnya tidak hanya kota yang mampu menggunakan teknologi semata, tetapi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menggerakkan sumber daya manusia dan modal sosial, serta infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan (KCB). Kota mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejaheraan warga (ekonomi), memberi rasa aman, kemudahan, dan kenyamanan dalam berinteraksi baik antarwarga maupun dengan pemerintah (sosial). Selain itu, pengelolaan energi, air, sampah, dan tata ruang yang serasi (lingkungan). Elemen pembentuk KCB mencakup densifikasi dan intensifikasi aktivitas, infrastruktur dan kapasitas lahan, jaringan transportasi terpadu, bentuk, ukuran, dan struktur kota, serta sistem permukiman. Pengembangan pola ruang KCB melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak. Ada lima tingkatan pencapaian KCB yakni tahap belum ada inisiatif (ad hoc) (pertama), sudah ada inisiatif tetapi pelaksanaan masih parsial (inisiatif) (kedua), sudah menerapkan konsep secara insentif tetapi perlu banyak pembenahan atau terserak ( scattered ) (ketiga), beberapa komponen mulai diterapkan terpadu (integratif) (keempat), dan seluruh persyaratan diterapkan terpadu di semua instansi dan lapisan masyarakat (cerdas) (kelima). Menurut European Smart Cities (2015), ada enam karakteristik KCB. Pertama, kota menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi hijau, serta produktivitas dan semangat berinovasi tinggi ( smart economy ). Kedua, kota menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap dan sistem transportasi aman dan inovatif ( smart mobility ). Ketiga, kota menyelaraskan kemajuan teknologi tanpa merusak lingkungan, seperti tingkat pencemaran rendah, tersedia air baku yang memadai, pengolahan sampah hijau ( smart environment ). Keempat, warga kota mendukung terwujudnya KCB, ikut berpartisipasi dalam kepentingan publik, menjaga pluralitas etnik maupun sosial, serta memiliki pemikiran terbuka wawasannya ( smart people ). Kelima, kota menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai sehingga warga sehat dan cerdas ( smart living) . Keenam, pemerintah memegang peranan penting untuk mewujudkan KCB melalui transparansi dan keterbukaan, serta pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat ( smart governance ). KCB menerapkan perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan, penyediaan RTH minimal 30%, pengolahan sampah ramah lingkungan, pengelolaan air lestari, penerapan persyaratan bangunan hijau, pembangunan transportasi (mobilitas) berkelanjutan, pemanfaatan energy alternatif dan terbarukan, pemberdayaan masyarakat/komunitas peduli lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, dan pemerintahan yang pro lingkungan. Kota menciptakan pilihan dan peluang beragam hunian vertikal karena keterbatasan lahan, optimalisasi kepadatan hunian, dan penyediaan RTH yang memadai. Tata guna lahan terpadu dan multi fungsi meliputi hunian (vertikal), pasar, sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan RTH. Komposisi bangunan berimbang dan hijau yakni hemat bijak lahan, konservasi air dan energi, pengaturan udara, serta bahan bangunan ramah lingkungan. Ketersediaan RTH terencana dan terbangun secara konsisten. Infrastruktur RTH berupa jalur hijau (jalan, bantaran sungai, bawah SUTET), taman lingkungan/kota, taman/kebun rumah, hutan kota/ mangrove. Masyarakat atraktif menghidupkan ruang publik karena tumbuh rasa memiliki yang erat dengan lingkungan tempat tinggalnya melalui kegiatan kesenian, olahraga, dan perayaan hari-hari besar di taman. Kawasan dalam jarak tempuh untuk berjalan kaki dengan aman, nyaman, dan ramah untuk semua, serta tersedia infrastruktur sepeda (jalur, marka, rambu, bengkel, persewaan, ruang ganti). Warga juga dapat menggunakan angkutan umum yang terintegrasi. Rencana pembangunan dirancang bersama dari, oleh, dan untuk warga, dengan fasilitas pendampingan dari pemerintahan daerah, memberikan masukan arah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan direncanakan matang, skema pembiayaan bertahap dan efektif, serta pembagian tugas keterlibatan pihak terkait (pusat, provinsi, kota/kabupaten, swasta). Dengan terbentuknya Indonesia Smart City Forum (ISCF), wadah ini diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran tepat untuk mengkaji keunggulan dan kekurangan di daerahnya masing-masing, meningkatkan sumber data aparatur negara, dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melayani masyarakat. Unit-unit birokrasi satuan kerja pemerintah daerah dituntut memiliki satu visi dalam menerapkan program KCB. Penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan berpotensi menghemat anggaran sekaligus mendekatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Semangatnya adalah dengan memperbanyak kolaborasi, mengurangi kompetisi, dan bersama-sama mewujudkan KCB. Pemerintah juga dituntut harus konsisten dan terus berinovasi dalam menerapkan KCB sehingga masalah perkotaan dapat terpecahkan dan teratasi dengan lebih cepat dan tuntas. Dari penyelenggaraan ISCF 2016 di Kota Bandung beberapa waktu lalu telah menghasilkan Empat Kesepakatan Bandung “Menuju Indonesia Bangsa Cerdas ( Smart Nation )” guna mewujudkan KCB. Pertama, integrasi konsep dan platform KCB sebagai fondasi Indonesia Bangsa Cerdas. Kedua, kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk bersinergi membangun KCB di wilayah masing-masing. Ketiga, fasilitas peningkatan sinergi akademik, bisnis, pemerintah, dan komunitas oleh pemerintah. Keempat, berbagi aplikasi untuk mempercepat dan mengefisienkan pembangunan kota melalui tempat penyimpanan nasional. Pada akhirnya, KCB bertujuan efisiensi sumber daya alam, meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah terhadap infrastruktur, memakmurkan kualitas hidup, sekaligus menyelaraskan kehidupan dengan alam dan bebas bencana. Semoga. *) Nirwono Joga , Koordinator Kemitraan Kota Hijau Nirwono Joga/GOR Investor Daily

Sumber: BeritaSatu