KPU: 70.000 Pemilih Tak Masuk DPT Dicarikan Solusi

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Adriantoro mengatakan bahwa dari 101 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan serentak pada 15 Februari 2017, jumlah pemilih yang akhirnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sekitar 41 juta. Namun, ia melanjutkan masih ada sekitar 70.000 pemilih yang bermasalah sehingga tidak bisa dimasukkan dalam DPT untuk Pilkada serentak mendatang. “Kalau lihat data terakhir, dari 41 juta pemilih untuk 101 daerah, hanya tinggal 70.000-an pemilih yang masih bermasalah. Dalam pengertian identitasnya tidak lengkap, kemudian keberadaanya tidak diketahui,” ungkap Juri yang ditemui usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12). Untuk itu, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah guna mencarikan solusi agar 70.000 an pemilih yang tidak masuk dalam DPT bisa tetap menggunakan hak suaranya pada 15 Februari 2017 mendatang. “Kami sedang koordinasi dengan pemerintah dan Bawaslu untuk bagaimana memperlakukan 70.000-an pemilih yang bermasalah ini. Kebijakannya akan dikeluarkan dari DPT karena data ini data yang tidak jelas,” katanya. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Hanya saja, khusus bagi calon pemilih yang sudah merekam datanya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Lebih lanjut, Juri menegaskan bahwa KPU terbuka bagi kelompok atau siapa pun yang mempertanyakan hasil dan proses pemutakhiran data yang telah dilakukan. Mengingat, menurutnya, KPU juga memerlukan masukan dari pihak luar. “Saya kira soal DPT, KPU terbuka bahwa seluruh proses pemutakhirannya dibuka. Kalau ada masalah pun KPU selalu membuka diri untuk siapa saja, pihak manapun untuk memperbaiki DPT karena memang harus disadari bahwa tidak 100 persen data yang dimiliki KPU ataupun yang diserahkan peerintah itu punya validitas sempurna 100 persen. Oleh karena itu, ada pemutakhiran data pemilih,” jelasnya. Novi Setuningsih/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu