8 Kesalahan Mendasar Penyidik KPK Geledah DPR Versi Fahri Hamzah

JAKARA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mencatat 8 kesalahan mendasar penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana, Juma (15/1). Dalam kesempatan itu, Fahri sebelumnya beradu mulut dengan penyidik KPK AKBP Christian yang membawa anggota Brimob bersenjata laras panjang saat menggeledah ruang kerja anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana. Menurut Fahri, ada surat tugas KPK tidak jelas, sebab di situ hanya ada kata ‘dan kawan-kawan, tanpa menyebut nama angota DPR yang akan digeledah. “Surat tugas penggeledahan menuliskan ‘atas nama Damayanti Wisnu Putrianti anggota Komisi V dan kawan-kawan’. Jadi, tidak ada nama lain,” kata Fahri, Sabtu. Selain itu, untuk penggeledahan ruangan anggota DPR Yudi Widiana Adia, tidak ada surat penggeledahan. Begitu juga untuk anggota DPR dari Fraksi Golkar. Hal lain, nama Christian juga tidak ada di dalam surat tugas KPK. Berikut ini sederet kesalahan mendasar dari Tim KPK yang menggeledah ke DPR. Surat tugas penggeledahan menuliskan “atas nama Damayanti Wisnu Putrianti anggota Komisi V dan kawan-kawan” Dalam surat tugas tidak ada nama lain selain Damayanti Wisnu Putrianti Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Yudi Widiana Adia tanpa izin dan tidak ada surat penggeledahan atas nama Yudi Widiana Adia. Begitu juga dengan nama anggota DPR RI dari Golkar. Nama anggota DPR dari Golkar tersebut tidak ada dalam surat tugas Tanggal surat tugas yang tertera adalah “14 Jakarta 2016” bukan 15 Januari 2016. Kata yang seharusnya “Januari” malah ditulis “Jakarta” Nama penyidik KPK atas nama Cristian yang berdebat melawan Pimpinan DPR tidak ada dalam surat tugas KPK membawa pasukan tempur (Brimob) lengkap dengan atribut tempurnya Dengan membawa pasukan tempur tersebut, KPK telah melanggar UU dan peraturan KPK sendiri Protap tersebut tidak sesuai dengan pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang HAM Polri Selain itu dalam menggunakan senjata api, ada peraturan Kapolri. Dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. (win)

Sumber: PoskotaNews